Butuh Penawaran Harga Alat Survey?

Hukum Agraria – Definisi dan Asas

14 Oktober 2022 - Kategori Blog

hukum agraria

Dengan jumlah penduduk yang bertumbuh dan ketersediaan lahan tanah yang dari tahun ke tahun semakin berkurang menyebabkan berbagai permasalahan apabila masyarakat tidak memahami aturan yang berlaku. Disinilah peran dari hukum agraria, dengan memahaminya, masyarakat akan lebih paham mengenai permasalahan dari kepemilikin tanah, air, dan ruang. Selain agar masyarakat memahami hak dan kewajiban nya dalam administrasi agraria, juga sebagai pengetahuan dasar agar tidak mudah di tipu oleh oknum yang menyalahgunahi aturan.

Istilah Agraria dalam UUPA mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian Agraria dalam arti luas meliputi Bumi, Air dan Ruang Angkasa (Pasal 1 Ayat (2) UUPA). Sedangkan pengertian Agraria dalam arti sempit hanya mengatur masalah tanah (Pasal 4 Ayat (1) UUPA). A.P. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian Agraria mempunyai ruang lingkup yaitu dalam arti sempit bisa berwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan Pasal 1 dan 2 UUPA telah memberikan pengertian yang luas, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

 

 LIHAT JUGA : Proyeksi Peta dan Pemetaan

 

Definisi Hukum Agraria

Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, sementara agraria adalah urusan pertanian atau tanah pertanian.

Dan hukum agraria adalah adalah keseluruhan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Arti lainnya dari hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa.

 

Asas Hukum Agraria

Setiap undang-undang memuat sejumlah asas sebagai pedoman dan syarat yang harus diikuti untuk mencapai tujuan undang-undang. Hukum agraria memiliki beberapa asas, antara lain:

  1. Asas nasionalisme

Asas ini menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia, laki-laki atau perempuan, tanpa memandang apakah mereka asli atau keturunan, memiliki hak untuk memiliki hubungan tanah-bumi-ruang. Jadi, tidak ada seorang pun di Indonesia yang tidak memiliki hak untuk memiliki tanah, jadi selama Anda membeli tanah, setiap orang berhak untuk memilikinya.

  1. Asas dikuasai negara

Asas ini menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dimiliki oleh negara. Tidak heran tidak semua orang yang bisa menguasai kekayaan sumber daya alam suatu negara membutuhkan campur tangan pemerintah.

  1. Asas hukum adat yang telah dibersihkan atau dihilangkan cacat- cacatnya

Asas ini menyatakan bahwa hukum adat yang bersih dari sudut pandang negatif sehingga dapat dijadikan sebagai hukum agraria, jadi tidak heran jika beberapa hukum adat bisa dijadikan sebagai asas. Asal hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

  1. Asas fungsi sosial

Asas ini menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan norma moral atau agama yang berlaku atau melanggar hak orang lain, bahkan untuk kepentingan umum.

Sumber: Pengertian Hukum Agraria

HUBUNGI KAMI DI WHATSAPP
error: Maaf ga bisa di klik kanan!!!