Halo sobat survey, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan dan kelembagaan GNSS di Indonesia. Yuk baca artikel ini hingga selesai ya supaya ilmu pengetahuan sobat makin bertambah.
Di Indonesia, penggunaan GNSS untuk penentuan posisi, survei, dan pemetaan dimulai sekitar akhir tahun 1988. Selanjutnya pemanfaatan GNSS mulai berkembang mencakup berbagai bidang seperti pemantauan deformasi, studi geodinamik bumi, administrasi / pengelolaan lahan, transportasi dan rekreasi. Di bawah ini beberapa institusi yang pernah menggunakan dan membangun stasiun referensi GNSS di Indonesia yaitu :
1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Penguasaan dan pengembangan teknologi satelit sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan menjadi tanggung jawab Lembaga (LAPAN) yang salah satunya mempunyai tugas untuk menyusun program pengembangan satelit nasional (Gambar 1).
Merancang dan membuat prototipe satelit, melakukan uji satelit, dan mengoperasikan stasiun bumi. Satelit yang dimaksud dalam undang-undang ini juga termasuk satelit navigasi (Kementerian Sekretariat Negara, 2013).
Gambar 1. Roadmap Pengembangan Satelit LAPAN
(Sumber: LAPAN, 2015)
Sesuai Roadmap Pengembangan Satelit, hingga tahun 2019 satelit navigasi belum masuk dalam program satelit yang akan dikembangkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala LAPAN, Thomas Jamaluddin, bahwa pengembangan satelit negara difokuskan pada sistem satelit penginderaan jauh dan satelit komunikasi, dan LAPAN dapat mengembangkan satelit navigasi mulai tahun 2019 dan seterusnya (Putra, 2014).
Saat ini LAPAN mengoperasikan lima stasiun GNSS untuk penelitian cuaca antariksa yang dikenal dengan GPS GISTM (Muslim et.al., 2013). Seperti terlihat pada (Gambar 2), lokasi GISTM yang digunakan untuk pemantauan cuaca antariksa (ionosfer) meliputi Kototabang, Sumatera Barat, Bandung, Pontianak, Manado, dan Kupang.
Gambar 2. Lokasi Stasiun GNSS LAPAN
(Sumber: Muslim et.al, 2013)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
Pembangunan jaringan stasiun GNSS dimulai pada tahun 1996 dan terdiri dari tiga CORS yaitu stasiun BAKO (Jawa Barat), stasiun SAMP (Sumatera Utara), dan stasiun PARE (Sulawesi Selatan) (Matindas dan Subarya, 2009). Setelah itu, stasiun GNSS tambahan dipasang di berbagai wilayah seperti Biak (2002), Kupang (2002) dan Toli-toli.
Dengan dukungan APBN dan Program Mitigasi Bencana, BIG telah berhasil mengembangkan stasiun GNSS permanen dengan sistem online hingga 118 stasiun, seperti yang ditunjukkan oleh titik merah pada Gambar 3 (BIG, 2012).
Hingga saat ini, BIG mengoperasikan 124 observatorium, 102 diantaranya didanai oleh APBN dan 19 lainnya didanai oleh kerjasama Indonesia dan Jerman (melalui Program Sistem Peringatan Dini Tsunami Jerman-Indonesia), dan 3 stasiun didanai oleh Delft University of Technology (sejak tahun 1996). Untuk operasional stasiun GPS di Palu, Watatu dan Toboli (Sulawesi) (Aditya, 2014).
Gambar 3. Persebaran Stasiun InaCORS BIG di Indonesia
(Sumber: Aditya, et al, 2014)
Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia menetapkan UU RI Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Salah satu urgensinya untuk mendorong penyediaan dan penggunaan satu referensi peta.
Infrastruktur dalam mendukung satu peta ini adalah tersedianya jaring kontrol geodesi nasional dalam bentuk CORS. Menurut undang-undang ini, BIG didorong untuk menyediakan dan mengoptimalkan penggunaan data dan informasi geospasial dasar yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi.
Beli juga : GPS Geodetic Hi-Target V500 GNSS RTK
Tujuan utama dari CORS adalah untuk mempertahankan kerangka acuan geodesi akurat dan tepat di atas wilayah Indonesia, dan juga untuk mendukung berbagai aplikasi ilmiah dan praktis seperti geodinamika dan pemantauan deformasi, meteorologi dan studi ionosfer dan kebutuhan lainnya dalam rangka survei dan pemetaan (Abidin, dkk, 2010).
Jaringan CORS yang dikelola oleh BIG direncanakan dapat melayani aplikasi real time dan post processing untuk berbagai aplikasi dan kebutuhan baik itu dari BIG sendiri maupun masyarakat luas. Beberapa aplikasi penggunaan jaringan CORS BIG antara lain:
a. Jaringan CORS IPGSN Sebagai Jaring Kontrol Geodetik Nasional
Indonesia sebagai negara yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik besar yang aktif bergerak mengakibatkan datum geodetik yang digunakan di Indonesia mengalami pergeseran sejalannya waktu.
Dengan adanya jaringan CORS IPGSN, maka koordinat dari tiap-tiap titik yang ada pada stasiun CORS akan terus dihitung dan stasiun – stasiun tetap tersebut akan menjadi jaring orde 0 dari kerangka geodetik nasional, yaitu sebagai jaring fidusial nasional yang merupakan jaring kerangka paling teliti di Indonesia.
Dengan CORS, tidak perlu menghitung jaringan kendali berdasarkan pengukuran di lapangan, sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan terkait dengan pembaruan jaring kontrol geodesi nasional.
b. Jaringan CORS IPGSN Sebagai Aplikasi Pemodelan Total Electron Content (TEC)
Gambar 4. TEC plot for the continental USA, made on 2013-11-24
(Sumber: Wikipedia)
Model periodik dari TEC didapatkan dari data 10 stasiun CORS yang berada di dalam dan disekitar wilayah Indonesia, yaitu 6 stasiun CORS (SAMP, BAKO, KOEP, TOLI, PARN dan BIKL) dan 4 stasiun IGS (NTUS, COCO, DARW, dan PIMO).
Selain itu, data yang didapatkan untuk pemodelan TEC tersebut dapat juga digunakan sebagai salah satu warning untuk gempa bumi.
c. Jaringan CORS BIG Sebagai InaTEWS
Beberapa stasiun CORS IPGSN juga menjadi bagian dari Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah Indonesia.
Sensor–sensor yang terdapat di ITEWS sendiri meliputi seismometers, instrumen GPS, stasiun pasut, dan pelampung dan juga sensor tekanan bawah laut, dimana keseluruhan sistem tersebut ditunjukan pada gambar.
Stasiun CORS pada ITEWS berperan penting, karena jika terjadi gempa bumi yang berpotensi terjadi tsunami, maka lokasi dari gempa dapat diperkirakan dengan adanya stasiun CORS.
Saat ini seluruh pengolahan data dilakukan di Pusat Geodesi dan Geodinamika, BIG Cibinong. Kegiatan pengolahan data masih dilakukan bersama dengan kegiatan lain.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas bidang tanah tidak dapat diabaikan. Untuk mendapatkan kepastian letak dan batas bidang tanah tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengukuran maupun pemetaan.
Kemudian dalam pasal 24 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan, “pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara terestrial, fotogrametrik, atau metode lainnya.” Yang dimaksud dengan “metode lainnya” adalah metode pengukuran yang mengikuti perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan yang tidak lagi terbatas pada metode terestrial dan fotogrametrik, namun juga telah berkembang sangat pesat terutama untuk teknologi yang berbasis satelit GNSS (BPN, 2013).
Untuk mempercepat proses administrasi pertanahan di Indonesia, BPN mulai membangun GPS CORS yang terdiri dari kelas A dan kelas B. Tiga stasiun di sekitar Jakarta yaitu Tangerang, Bekasi dan Bogor telah dibangun dan diuji pada tahun 2009 (Abidin, 2010). Dan hingga saat ini, BPN telah membangun lebih dari 200 GPS CORS yang tersebar di seluruh kantor BPN di daerah (Rahmawaty, 2014).
Beli juga : GPS Geodetic Hi-Target V500 GNSS RTK
Pada prinsipnya, penggunaan GNSS (khsusnya GPS) untuk pengukuran bidang tanah dapat dilakukan dengan dua metode pengukuan yaitu metode langsung dan post processing. Metode langsung hanya didasarkan pada pengukuran Differensial GNSS, khususnya yang ditujukan untuk bidang tanah yang relatif terbuka, sedangkan untuk beberapa wilayah yang padat yang memungkinkannya adanya multipath dari rumah pengukuran secara tidak langsung (post processing) harus dilakukan (Abidin, dkk, 2012). Sebaran CORS BPN ditunjukkan pada (Gambar 5).
Gambar 5. Persebaran Stasiun CORS BPN di Indonesia
(Sumber: Direktorat Pengukuran Dasar, 2014)
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Sumatran GPS Array (SuGAr) merupakan jaringan stasiun pemantau GPS kontinu yang dioperasikan oleh LIPI dan Earth Observatory of Singapore (EOS) – Nanyang Technological University. SuGAr ini dimulai dengan memasang 6 buah stasiun cGPS (Continued GPS) pada tahun 2002.
Dari waktu ke waktu, SuGAr mengalami penambahan jumlah stasiun dan peningkatan dalam segi teknologi peralatan GPS, termasuk sistem telemetri data dari jaringan ini.
Hingga tahun 2008, SuGAr telah memiliki stasiun sebanyak 33 buah tersebar dari wilayah Bengkulu Utara dan Aceh (Hanief, 2012). Sebaran stasiun GNSS SuGAr ditunjukkan pada (Gambar 6).
Gambar 6. Sebaran stasiun SuGAr di Pulau Sumatera
(Sumber: McLoughlin, et al,, 2011)
SuGAr digagas oleh Professor Kerry Sieh dan rekan-rekannya di California Institute of Technology (Caltech) Tektonik Obsevatory pada tahun 2002. Selama tahun itu Stasiun GPS dibangun di sepanjang lempeng sumatera.
Tsunami aceh pada tahun 2004 yang menewaskan ribuan orang diseluruh Samudera Hindia memberikan dorongan untuk terus memantau dan mempelajari daerah ini.
Pada saat stasiun GPS di seluruh wilayah sumatera terhubung dengan stasiun bumi (ground station) yang berada di Batam dan telah melakukan pemantauan gempa bumi yang terjadi pada tahun 2005, 2007, 2008, 2009 dan 2010 di wilayah Sumatera.
Dari awal dibangunnya, komunikasi data stasiun ini menggunakan satelit dikarenakan lokasinya yang jauh dari pemukiman dan jangkauan GPRS maupun GSM, hanya ada satu stasiun yang terletak beberapa kilometer dari jaringan telepon terrestrial. Oleh karena itu, SuGAr memanfaatkan satelit geostasioner garuda-1 (McLoughlin, dkk, 2011).
5. Lembaga Lain
Selain empat lembaga yang telah dijelaskan, terdapat perguruan tingi/universitas yang telah membangun dan mengelola stasiun GNSS sendiri untuk kebutuhan penelitian, seperti UGM, ITB dan ITS. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan banyak lembaga- lembaga lain yang telah membangun infrastruktur GNSS di seluruh Indonesia yang belum teridentifikasi.
Kesimpulan
Nah dari Penjelasan diatas mengenai pemanfaatan dan kelembagaan GNSS di Indonesia, kesimpulannya yaitu penggunaan teknologi GNSS (Global Navigation Satellite System) di Indonesia telah berkembang pesat sejak pertama kali digunakan pada tahun 1988 untuk penentuan posisi, survei, dan pemetaan.
Berbagai lembaga pemerintah dan institusi, seperti LAPAN, BIG, BPN, LIPI, dan universitas, telah mengembangkan jaringan stasiun GNSS untuk mendukung berbagai aplikasi, termasuk pemantauan deformasi geodetik, mitigasi bencana, administrasi pertanahan, dan penelitian geodinamika.
Infrastruktur GNSS ini semakin meluas, dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi sistem geodesi nasional, mendukung pemodelan ionosfer, dan mempercepat proses administrasi pertanahan.
cukup sampai disini ya sobat. Semoga penjelasan diatas bermanfaat dan manambah ilmu pengetahuan sobat. kalau kamu punya pertanyaan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan kelembagaan GNSS di Indonesia, bisa DM kita di Instagram @indosurtagroup ya! Jangan lupa cek artikel indosurta lainnya juga ya. Semoga membantu! Salam sejahtera, Teknik Satu! Teknik Jaya! Geodesi Jaya!
Article by: Muhammad Zaky Naufal
Sumber:
- Abidin, H.Z. 2007. Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya. Pradya Paramitha: Jakarta
- Abidin, H.Z., Cecep, Subarya., Buldan, Muslim., dkk. 2010. The Aplications Of GPS CORS in Indonesia: Status, Prospect and Limitation. FIG Congress Proceeding, TS 4C – GNSS CORS Network – Infrastucture, Analysis and Application II: Sydney
- Abidin, H.Z., Tony, S. Haroen., Imam, Mudita., dan Farid, H. Adiyanto. 2012. Implementation of GPS CORS for Cadastral Survei and Mapping in Indonesia: Status, Constraints dan Opportunities. FIG Working Week Proceedings, TS06E – GNSS Infrastucture and Applications II: Italy.
- Aditya, Arif., Joni, Efendi., dan Arif Syafii. 2014. InaCors : Infrastructure of GNSS CORS in Indonesia, FIG Congress Proceedings, TS 08A – Global Geodetic Reference Frame and CORS –3: Kuala Lumpur
- Azmi, Mohamad. 2012. Sistem CORS (Continuously Operating Reference Station) di Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya. Skripsi. Program Studi Teknik Geodesi dan Geodinamika ITB: Bandung.
- Hanief, Sarah Leila. 2012 Analisis Data Time Series GPS Continu Di Daerah Sumatera, Studi Kasus: Data Continous GPS SuGAr (Sumatran GPS Array) tahun 2004-2007. Skripsi. Program Studi Geodesi dan Geomatika ITB: Bandung.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133: Jakarta.
- https://www.iaeng.org/publication/WCE2011/WCE2011_pp1732-1736.pdf
